UNIPA HARI INI

Ikuti perkembangan di Universitas Papua di sini
August 31, 2026

Kuliah Umum Fahutan UNIPA Angkat Potensi Hutan sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat

MANOKWARI, UNIPA News (31/8/26). Rektor Universitas Papua, Prof. Dr. Hugo Warami, M.Hum., melalui Wakil Rektor IV Dr. Yusuf Sawaki, S.Pd., MA. menghadiri Kuliah Umum Fakultas Kehutanan Universitas Papua (UNIPA) dengan tema “Dari Hutan untuk Masa Depan: Konservasi, Inovasi, dan Ekonomi Hijau dalam Pembangunan di Tanah Papua,” yang berlangsung di Auditorium Rektorat UNIPA, Senin (31/8/26).

Kegiatan yang menjadi bagian dari pembukaan perkuliahan Semester Gasal 2026/2027 tersebut menghadirkan tiga narasumber dengan perspektif yang saling melengkapi, yakni praktisi lingkungan dan ekowisata Hans Mandacan, Guru Besar Bidang Konservasi Biodiversitas Tropika sekaligus Ketua Forum DAS Papua Barat Prof. Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si., IPU, serta Kepala BRIDA Provinsi Papua Barat/Plt. Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charly D. Heatubun, S.Hut., M.Si., FLS.  

Ketiga materi tersebut menegaskan pentingnya mengubah cara pandang terhadap hutan Papua. Hutan tidak semata-mata dipandang sebagai sumber kayu atau lahan yang dapat dieksploitasi, tetapi sebagai modal ekologis, biodiversitas, pengetahuan adat, inovasi, dan ekonomi yang dapat menjadi fondasi pembangunan Papua secara berkelanjutan.

Papua Barat memiliki potensi kehutanan dan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Data yang dipaparkan dalam kuliah umum menunjukkan bahwa sekitar 92 persen wilayah tutupan lahannya masih berupa hutan, dengan hutan primer mencapai 55,59 persen dan hutan sekunder 36,33 persen. Papua juga memiliki keragaman ekosistem yang tinggi, dari ekosistem laut hingga kawasan pegunungan pada ketinggian sekitar 4.800 meter di atas permukaan laut.  

Besarnya kekayaan tersebut sekaligus menjadi tantangan. Pemanfaatan sumber daya alam selama ini masih banyak bertumpu pada sektor ekstraktif, seperti pertambangan, kehutanan berbasis kayu, perkebunan skala besar, dan perikanan tangkap. Di sisi lain, potensi ekonomi hijau dan ekonomi biru, termasuk hasil hutan bukan kayu, ekowisata, wisata budaya, ekonomi kreatif, nilai ekonomi karbon, dan biodiversity credit, masih memiliki ruang pengembangan yang besar.

Dari Ekstraksi Menuju Bioekonomi

Dalam perspektif pembangunan menuju 2045, hutan Papua didorong untuk memasuki fase ekonomi baru yang tidak lagi bertumpu pada ekstraksi bahan mentah. Biodiversitas dan pengetahuan lokal perlu dikembangkan menjadi inovasi, produk bernilai tambah, riset, serta peluang usaha baru.

Transformasi tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu, bioindustri, ekowisata bernilai tinggi, ekonomi karbon, hingga biodiversity credit. Komoditas seperti sagu, rumput Kebar, buah merah, kayu Akwai, masohi, dan kayu putih disebut memiliki peluang pengembangan melalui budidaya berkelanjutan dan hilirisasi industri.

Pendekatan tersebut juga menempatkan perguruan tinggi sebagai bagian penting dalam membangun ekosistem inovasi. Riset kehutanan tidak berhenti pada penelitian akademik, tetapi diarahkan agar dapat berkembang menjadi data biodiversitas, protokol etika, teknologi, prototipe produk, hak kekayaan intelektual, hingga usaha dan industri berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan.

Kearifan Lokal dan Masyarakat Adat sebagai Bagian dari Solusi

Pengelolaan hutan berkelanjutan juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat adat dan pengetahuan lokal. Dalam konteks Kampung Wisata Kwau, Hans Mandacan menunjukkan bagaimana masyarakat memiliki pengetahuan dalam membagi kawasan hutan berdasarkan fungsi dan kondisi alam, termasuk Zona Susti, Nimahanti, Bahamti, dan Tumti.

Konsep lokal “Iyaser Hanjop”, yang dimaknai sebagai “berdiri menjaga batas”, menjadi salah satu contoh bagaimana aturan dan pengetahuan masyarakat dapat berperan dalam menjaga wilayah adat serta mencegah pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin.

Kearifan tersebut memiliki relevansi kuat dengan agenda pembangunan ekonomi hijau. Masyarakat adat bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi perlu ditempatkan sebagai pemegang hak, mitra dalam penelitian, pengelola pengetahuan, sekaligus penerima manfaat yang adil dari kegiatan ekonomi berbasis alam.

Ekowisata Menjadi Contoh Ekonomi Tanpa Merusak Hutan

Salah satu contoh nyata yang diangkat dalam kuliah umum adalah pengembangan ekowisata dan birdwatching di Kampung Wisata Kwau, Manokwari. Keberadaan berbagai burung endemik Papua menjadi daya tarik wisata sekaligus memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat melalui jasa guide, porter, homestay, transportasi, penyediaan makanan, pengelolaan lokasi pengamatan burung, serta produk dan kerajinan lokal.  

Model tersebut menunjukkan bahwa hutan yang tetap berdiri dapat menghasilkan nilai ekonomi. Namun, pengembangan wisata harus memperhatikan daya dukung lingkungan, kapasitas fasilitas, jumlah pemandu, lokasi pengamatan, serta sensitivitas satwa agar pertumbuhan wisata tidak justru memberikan tekanan terhadap ekosistem.

Hand Mandacan

Riset, Kebijakan, dan Kolaborasi Jadi Kunci

Dari sisi kebijakan daerah, pengembangan ekonomi hijau juga telah ditempatkan sebagai bagian dari arah pembangunan Papua Barat. RPJMD Papua Barat 2025–2029 antara lain menargetkan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan, peningkatan daya dukung dan daya tarik pariwisata berbasis destinasi lokal, peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD, serta pengembangan ekonomi masyarakat dan kampung.

Pendekatan pembangunan juga diarahkan melalui pengelolaan bentang alam terpadu ridge to reef, yang mencakup kawasan hutan sekitar 2,3 juta hektare di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kawasan tersebut memiliki sekitar 90 persen hutan primer dengan keanekaragaman hayati tinggi, membentang dari hutan pegunungan hingga kawasan mangrove.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat adat, dunia usaha, dan mitra nasional maupun internasional menjadi penting. UNIPA melalui Fakultas Kehutanan memiliki ruang strategis dalam riset, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, diseminasi pengetahuan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan.

Kuliah umum tersebut pada akhirnya membawa pesan yang sama dari berbagai sudut pandang: masa depan Papua tidak harus memilih antara konservasi dan pembangunan ekonomi. Keduanya dapat berjalan bersama apabila hutan dipandang sebagai modal masa depan yang harus dijaga, diteliti, diinovasi, dan dikelola dengan melibatkan masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan kehutanan Papua ke depan diharapkan tidak lagi hanya berorientasi pada berapa banyak sumber daya yang dapat diambil dari hutan, tetapi pada seberapa besar nilai ekonomi, pengetahuan, sosial, budaya, dan ekologis yang dapat diciptakan dari hutan yang tetap lestari.

Lampiran Berkas