TIM DARI KEMENDIKBUDRISTEK KE MANOKWARI MENCARI KEBENARAN BERITA Ratusan Mahasiswa Papua Di Jogja Kelaparan, Uang Beasiswa Tak Dibayar 2 Ta-hun
Unipa-Manokwari, Terkait beredarnya berita oleh salah satu media https://kumparan.com/pada tanggal 8 Juli dengan judul Ratusan Mahasiswa Papua di Jogja Kelaparan,Uang Beasiswa tak Dibayarkan, ditanggapi serius oleh Menteri Pendidikan,Kebudayaan Riset dan Teknologi sehingga mas Menteri mengutus tim ke Manokwariuntuk mencari kebenaran informasi tersebut.
.jpeg)
Hari Minggu-Selasa tim dari Pusat Layanan Pembiayaan pendidikan Nasional (PUSLAPDIK) KEMENDIKBUDRISTEK mengunjungi Kabupaten Manokwari untuk mencari kebenaran berita tersebut. Tim yang di pimpin Prof. Yoni setelah tibadi Manokwari mengundang mahasiswa penerima bantuan pendidikan dari Pemda Manokwari duduk bersama-sama diruang rapat BAUK Unipa Manokwari. Besok hari (9/7) Prof Yoni dan tim bertemu dengan kabag Kesra Kabupaten Manokwari dan Kepala Badan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Manokwari, kemudian melanjutkan perjalanan mengunjungi Perguruan Tinggi swasta yang ada di Manokwari.
.jpeg)
Hasilnya disimpulkan bahwa berita yang di sebarkan keberannya di ragukan. Adapun alasan-alasan yang mendasari kesimpulan tersebut menuru tketua tim Prof. Yoni bahwa jumlah mahasiswa yang sebenarnya adalah 108 orang,bukan 114 seperti yang di laporkan, kemudian kebanyakan penerima bantuan berada di Manokwari sedangkan di Jogja hanya sekitar 20 orang saja, itupun beberapa orang sudah DO (Drop Out) dan beberapa lagi tidak terdaftar di kampus yang disebutkan dalam daftar nama mahasiswa penerima bantuan.
Fakta berikutnya adalah tidak ada beasiswa kepada Mahasiswa yang ada hanya bantuan biaya pendidikan yang diberikan sekali saja untuk menyelesaikan studi akhir. Tidak ada bantuan pemda sebesar satu juta perbulan seperti yang diberitakan, kata Kabag Kesra dan Kaban Keuangan Manokwari.
Kabag Kesra juga menyampaikan bahwa ada sekitar 600 Proposal bantuan dana pendidikan yang masuk ke Bupati namun pemda Manokwari untuk tahap pertama hanya bisa membantu sekitar70 mahasiswa saja, itupun mereka (mahasiswa yang bersangkutan) harus mengumpulkan persyaratan seperti KTP, KHS, KTM dan surat keterangan dari PT tersebut baru dana bisa dicairkan. Katanya. hal ini diterapkan oleh karena setelah di evaluasi ternyata ada mahasiswa yang hanya numpang nama saja padahal namanya tidak ada di PT yang di sebutkan. juga ada yang sekolah lebih dari enam tahun tidak pernah tamat. kata kaban Keuangan. (m/i)
